“Kita tetap mengusulkan penerimaan CPNS pada tahun 2011 ini. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menpan. Berapa banyak kuota CPNS yang akan diberikan, kita belum tahu. Karena kewenangannya ada pada pemerintah pusat,” kata H Firman Juli Purnama, Kepala BKD Kabupaten Pontianak, kemarin.
Dijelaskannya, saat ini Pemerintah Kabupaten Pontianak masih memerlukan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk beberapa bidang. Misalnya tenaga pendidik, kesehatan, dan administrasi teknis. Mengingat bidang tersebut sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik, maka penambahan tenaga pegawai itu sangat dibutuhkan daerah.
“Para tenaga PNS di bidang-bidang tersebut sangat strategis dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Makanya, kita tetap mengusulkan penerimaan CPNS tahun 2011. Mudah-mudahan usulan itu dapat dikabulkan pemerintah pusat,” harapnya.
Terkait santernya isu moratorium, mantan salah satu kandidat Sekda itu membenarkan. Bahkan, pada sosialisasi perhitungan beban kerja yang diikuti oleh seluruh Sekda, Kepala BKD, Kabag Organisasi zona Kalimantan bersama Provinsi Lampung di Banjarmasin beberapa waktu lalu, masalah penundaan penerimaan CPNS itu menjadi bahan pembicaraan.
“Ketika itu, sebagian besar peserta mengharapkan, agar Menpan-RB tetap membuka formasi penerimaan CPNS pada tahun 2011 ini. Kami meminta agar wacana Moratorium CPNS ditunda terlebih dahulu,” bebernya.
Menurut Firman, wacana moratorium CPNS tersebut sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak pada tahun 2010 lalu. Namun, ketika itu mendapatkan sorotan dan tanggapan negatif dari semua pihak.
“Pemerintah pusat saat ini kewalahan membagi anggaran untuk belanja PNS. Baru sekarang pemerintah pusat terpikir untuk melakukan penundaan penerimaan CPNS tersebut. Pemerintah Kabupaten Pontianak sudah lebih dahulu memprediksikan hal ini,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto menyarankan agar Pemkab Pontianak mengusulkan formasi penerimaan CPNS tahun 2011. Penambahan tenaga PNS diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dia mengingatkan agar formasi yang diusulkan sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Kami menyarankan agar pada tahun ini, Pemkab Pontianak mengusulkan formasi CPNS kepada BKN. Mengingat, pada tahun 2010 lalu daerah ini tidak melakukan penerimaan PNS baru,” saran Susanto.
Legislator PDI Perjuangan ini menilai, terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar dan perlunya penambahan CPNS di Kabupaten Pontianak. Sebagaimana hasil LKPJ Bupati Pontianak tahun 2010 lalu yang mengungkapkan, hampir seluruh Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) mengeluhkan kekurangan tenaga PNS.
“Masalah PNS ini berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, kekurangan personel di lingkungan SOPD itu dipastikan berdampak terhadap lemahnya kinerja pelayanan masyarakat,” pendapatnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan, lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mengaku kekurangan personel, sehingga pelayanan publik yang dilakukan tidak maksimal. Mengingat dinas tersebut merupakan sentral pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.
“Salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah itu adalah tingkat pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, solusi untuk meningkatkan pelayanan tersebut menambah jumlah personel yang berkualitas, sesuai kemampuan di bidangnya masing-masing,” tuturnya.
Lebih dari itu, Anggota Bang-Ang DPRD ini menilai, penerimaan CPNS merupakan wadah untuk memberdayakan putra dan putri daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Tentunya, penerimaan hendaknya memprioritaskan putra dan putri daerah yang memiliki kualitas dan prestasi.
“Penerimaan CPNS juga membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Sehingga mengurangi angka pengangguran yang setiap tahunnya selalu meningkat. Sebab, setiap tahun, cukup banyak jumlah mahasiswa asal Kabupaten Pontianak yang menyelesaikan studi di universitas dengan gelar sarjana,” paparnya. (hry)-equator news
