Menurut Teras, kebutuhan Kalteng saat ini tidak hanya tenaga pengajar atau guru, melainkan tenaga keuangan atau auditur dan tenaga pertambangan. Untuk masa mendatang, akan dikoordinasikan oleh seketaris daerah (Setda) provinsi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), mengenai kebutuhan Kalteng saat ini. “Di samping itu akan mempertimbangkan banyaknya PNS yang pensiun serta calon pensiun, dalam perekrutan pengawai baru,” ujarnya lagi.
Disebut olehnya, dalam penerimaan CPNS 2011, ada 13 kabupaten dan satu kota se-Kalteng, sepakat akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sesuai arahan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).
Sebelumnya, Asisten Deputi II KemenPAN dan RB Nurhayati menegaskan, setiap pembuatan soal CPNS, gubernur tidak bisa terlalu monopoli. Kabupaten/kota terlanjur terikat kontrak dengan perguruan tinggi bisa menyelesaikan masa kontraknya terlebih dahulu. “Gubernur jangan monopoli, karena memutuskan kontrak dengan perguruan tinggi tidak mudah, yang penting dalam pelaksanaan seleksi tetap melakukan koordinasi dengan gubernur selaku koordinator,” jelasnya.(Ant/ULF)
