Usulan dana aspirasi atau dana pembangunan daerah pemilihan sebesar Rp15 miliar per daerah pemilihan yang disampaikan Partai Golkar merupakan cermin arogansi kekuasaan.Hal ini ditunjukkan dengan sikap ngotot partai beringin itu meskipun usulannya menimbulkan
kontroversi di masyarkat. Partai Golkar kelihatannya ngotot, itu tanda orang berkuasa. Meskipun melawan pendapat umum, mereka tetap bersikukuh,” kata pengamat politik Rocky Gerung,
Minggu (6/6/2010).
Rocky yang juga pengajar filsafat di Universitas Indonesia menilai, rancangan tersebut bertentangan dengan logika publik. Seharusnya, pembuat aturan tak boleh membuat aturan yang menguntungkan dirinya sendiri.
“Prinsipnya, DPR membuat aturan untuk pemerintah lalu mengawasi pelaksanaan aturan itu. Bukan seperti sekarang ini, mengawasi sekaligus melaksanakan,” katanya.
Bagaimana dengan jaminan dana itu tak akan dikelola dan dikorupsi anggota DPR? “Percuma kita berdebat soal teknisnya, karena usul itu sendiri sudah berangkat dari pikiran yang koruptif,” katanya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay mengatakan, dana aspirasi tersebut harus ditolak. Menurut dia, alasan yang dipaparkan anggota dewan hanya alibi untuk mengokohkan kekuasaannya dengan membeli suara masyarakat.
Tujuan pembangunan dan kesejahteraan daerah pemilihan, kata dia, gagal dalam praktik di beberapa negara di Asia Selatan. “Daerah pemilihan itu harusnya dibangun dengan program yang dijalankan pemerintah dan dewan mengawasi. Bukan dengan proyek anggota dewan,” katanya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan dana aspirasi daerah tersebut. Dana yang ditujukan untuk daerah pemilihan itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dengan anggaran Rp15 miliar itu, juga bertujuan untuk menunjukkan pada rakyat jika wakilnya yang duduk di DPR telah bekerja dengan baik. Fraksi Golkar sendiri berjanji akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan.okezone
