Niat Pemprov Jatim akan tetap melakukan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di tengah kebijakan moratorium PNS dipastikan kandas. Kalangan DPRD Jatim meminta Pemprov tidak melakukan rekrutmen PNS di lingkungan Pemprov Jatim selama 2011. Terlebih lagi, pemberlakuan moratorium PNS yang dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jatim membuat rekrutmen PNS di Pemprov bisa membludak jika tetap dilakukan.
“Tidak bisa dibayangkan ada berapa yang akan menyerbu rekrutmen PNS di Jatim, apalagi Jatim berencana membuka untuk 1.000 orang,” kata Kusnadi, Wakil Ketua Komisi A (Pemerintahan) DPRD Jatim, Kamis (15/9).
Kusnadi mengatakan, moratorium yang diberlakukan pusat membuat kuota PNS yang dikabulkan akan sangat sedikit. Sementara peminatnya akan bertambah besar karena minimnya daerah yang membuka rekrutmen PNS. Ia khawatir, Pemprov akan sangat kerepotan dengan proses rekrutmen PNS.
Di sisi lain, rekrutmen PNS tahun ini akan menggunakan sistem komputerisasi online yang akan menyedot anggaran APBD Jatim. Menurut hitunganmnya, setiap peserta akan membebani biaya sebesar Rp 20 ribu dalam proses seleksi. Jika peserta rekrutmen mencapai 150 ribu orang, artinya ada Rp 3 miliar yang harus dirogoh untuk rekrutmen PNS baru. “Berapa besar nanti yang dibutuhkan untuk proses rekrutmen, apalagi kalau tetap membuka pesertanya pasti akan sangat besar,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Jabir meminta, Pemprov tidak langsung saja menerima tawaran dari pusat untuk menggunakan sistem online. Ia merasa Jatim dijadikan pilot project namun rentan penyelewengan. Ia meminta, kepada Pemprov untuk melakukan kajian sehingga tidak ada penyimpangan yang berujung pada kasus hukum. “Ini adalah sistem baru dan Jatim dijadikan pilot project sehingga jangan sampai terjebak pada masalah pidana. Perlu ada kajian terlebih dulu,” katanya.
Pasrah
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Akmal Budianto mengaku, pasrah dengan keputusan DPRD Jatim mengenai rekrutmen PNS. Diakuinya Pemprov memang sedang kekurangan sejumlah tenaga PNS terutama dibidang kesehatan, pertanian dan pendidikan.
“Dengan mendengar arahan dewan, sangat sulit bagi kami untuk melakukan rekrutmen PNS pada tahun ini. Dana yang ditanggung cukup besar, dan juga aspek sosial perlu dipikirkan. Apalagi akan ada ribuan peserta yang menyerbu Jatim hanya ingin ikut rekrutmen CPNS,” katanya. yop. Ref:surabayapost
