Pemerintah sebaiknya tidak menyepelekan gerakan rakyat yang berada di belakang KPK.Kepolisian RI memutuskan untuk menahan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pada Kamis 29 Oktober 2009.
Penahanan ini memicu gejolak publik yang merasa keputusan Polri melukai rasa keadilan. Aksi dukungan pun mengalir, mulai menjaring jutaan dukungan lewat laman jejaring sosial sampai aksi turun ke jalan.
"Ini memang embrio people power. Lama-lama akan mengerucut bahwa masyarakat berada di belakang KPK," kata Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Teten Masduki kepada VIVAnews, Senin 2 November 2009.
Kata Teten, masyarakat di Indonesia, dari Jakarta hingga pelosok negeri saat ini menganggap Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Presiden berseberangan dengan KPK yang mereka bela.
"Masyarakat menganggap kekuasaan dipertontonkan, tanpa punya sensitifitas," kata Teten.
Ditambahkan dia, jika pemerintah tidak segera mengambil sikap, gerakan masyarakat ini akan berkembang menjadi lebih kuat dan masif.
"Ini adalah eksperimen proses demokrasi. Cara masyarakat mengontrol pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat," kata Teten.
Bagi pemerintah, tambah dia, sebaiknya tidak menyepelekan gerakan rakyat dan menganggap kasus yang saat membelit KPK adalah persoalan hukum biasa.
"Semua masyarakat melihat apa terjadi. Hampir semua merasa marah," tambah Teten.
Apa yang harus dilakukan SBY sebelum gerakan ini menggoyang pemerintah? "SBY saya kira harus mengoreksi yang menjadi sumber kekisruhan proses hukum dua pimpinan KPK yang dinilai banyak kejanggalan."
"Saya kira SBY paham, bahwa yang harus dilakukan adalah mengoreksi kepolisian," tambah dia.
• VIVAnews
