Reaksi negatif terhadap rencana pembangunan gedung DPR yang megah dan mahal bukan hanya datang dari kalangan luar.Sejumlah wakil rakyat kemarin juga menolak proyek senilai Rp1,2 triliun itu.Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan tekadnya untuk memperjuangkan pembatalan pembangunan gedung baru DPR. Dia berjanji akan menggunakan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai pemimpin DPR agar setidaknya ada evaluasi atas rencana tersebut. Dia menegaskan, rencana pembangunan gedung baru DPR belum pernah menjadi keputusan resmi di pimpinan DPR.
“Apalagi informasinya ada kolam renang dan spa segala.Saya akan membawa persoalan ini di rapat pimpinan dan saya akan menyampaikan evaluasi dan stop dulu rencana itu,” ujar Pramono Anung saat menemui Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dan perwakilan beberapa LSM di Ruang Pimpinan DPR,Jakarta,kemarin. Ray Rangkuti menandaskan, seharusnya DPR tidak perlu memaksakan rencana membangun gedung baru karena mayoritas rakyat menolaknya.
Alasan untuk meningkatkan kinerja Dewan juga tidak bisa diterima karena gedung saat ini masih memadai. ”Tetapi kenapa BURT DPR di bawah kepemimpinan Pak Marzuki ini ngotot? Malah rencananya akan dibangun spa pula. Ini kan tidak masuk akal,”ungkapnya. Dia kemudian menyatakan kesiapannya mendukung sikap Pramono dan beberapa politikus muda di Senayan seperti Budiman Sudjatmiko dan Teguh Juwarno untuk menggalang kekuatan menolak rencana tersebut.
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago menilai DPR telah mengajarkan kemewahan dan pemborosan kepada mereka yang menduduki jabatan publik. Padahal, seharusnya DPR bisa menjadi pengendali bagi sebagian pejabat negara dan pejabat pemerintah yang cenderung membangun fasilitas berlebihan.
Dalam pandangannya, anggaran gedung baru senilai Rp10 juta per meter persegi melebihi biaya pembangunan hotel bintang lima per meter persegi. Luas lantai bangunan yang akan dibangun juga mengasumsikan gedung yang sekarang tidak akan terpakai. Untuk mendorong rapat pimpinan, Pramono mengaku sudah menghubungi pimpinan DPR lain. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku ada posisi dilematis dalam masalah pembangunan gedung baru DPR karena ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) adalah Ketua DPR Marzuki Alie.
Namun, kata Pramono, keputusan strategis seperti itu tidak seharusnya tidak melibatkan pimpinan lain karena menyangkut DPR secara kelembagaan. ”Kita kaji kembali, kita duduk kembali, termasuk pimpinan Dewan mempunyai hak untuk itu. Tak ada keputusan di DPR ini yang menjadi mutlak,seolah tak bisa dibatalkan.
Tidak ada,”ungkapnya. Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini memaparkan, jika tetap tidak bisa dibatalkan, maka dia akan memperjuangkan beberapa hal yang mutlak harus dievaluasi terkait pembangunan gedung, seperti pembangunan sarana relaksasi dan ukuran ruangan. Keberadaan fasilitas spa yang disebut- sebut akan dibangun harus dipastikan bahwa hal itu tidak ada.
Demikian juga sarana lain seperti kolam renang. Ruangan juga harus didesain seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan. Dia mengusulkan agar maksimum ruangan per anggota Dewan adalah 70 meter persegi. ”70 meter persegi itu sudah seperti rumah sederhana dengan dua kamar dan di situ ada dua anak dan ternyata cukup.Kalau ruangan 120 meter persegi itu terlalu besar,”paparnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang juga menolak rencana pembangunan gedung baru DPR melihat ruangan yang ada saat ini masih cukup efektif untuk mendukung kinerja para Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. “Daripada gedung baru lebih baik kita bangun pikiran baru untuk Indonesia yang lebih maju,”ungkapnya.
Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Teguh Juwarno.Dia menilai program yang direncanakan BURT DPR kontraproduktif karena saat ini DPR sedang mendapatkan sorotan publik.Meski telah disepakati di BURT DPR,tetapi belum tentu mayoritas anggota DPR menyetujuinya. Karena itu, dia menyarankan rencana tersebut ditunda.
“Ini sangat dirasakan oleh rakyat, jauh dari rasa keadilan. Kurang pas rasanya di tengah situasi saat ini kok malah kita mau membangun gedung baru yang megah,” ujarnya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga mengungkapkan penolakannya kemarin. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal meminta rencana pembangunan ditunda untuk dikaji kembali,sampai ada kejelasan dan kesepahaman di pimpinan DPR.
Apalagi ekspos yang ada dan terlanjur meluas di publik cenderung mengada-ada. “Ada kolam renang, misalnya, spa, taman rekreasi, dan lain-lain memberi kesan DPR sebagai tempat hiburan.Saya sendiri tidak habis pikir dan prihatin, apalagi publik yang mendengar,”katanya. Dia mengingatkan bahwa seharusnya semangat penghematan, kesederhanaan, dan efektivitas kerja yang dikedepankan.
Menurut Mustafa, FPKS berharap DPR menjadi rumah rakyat yang terbuka, mendidik, dan merupakan kebanggaan nasional. ”Rumah rakyat yang mudah diakses publik, menjadi arena kajian strategis, dan tempat pembelajaran antargenerasi,”usulnya.seputar-indonesia
