Instansi pemerintah yang tidak membuka lowongan itu terdiri atas instansi pusat dan daerah. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, keputusan tidak membuka lowongan CPNS tersebut disampaikan secara tertulis oleh setiap instansi.
Di tingkat pemerintah pusat, instansi yang menyatakan tidak membuka lowongan CPNS 2011 adalah Sekretariat DPR RI, Kemenko Perekonomian, Kemen PAN dan RB, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Di tingkat provinsi, ada Pemprov Bali. Lalu, kabupaten kota yang tidak mengajukan permohonan penerimaan CPNS adalah Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto (Jatim), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kabupaten Bangli (Bali), dan Kabupaten Musibanyuasin (Sumatera Selatan).
Ramli menuturkan, alasan beberapa instansi tersebut untuk tidak membuka pendaftaran CPNS 2011 hampir seragam. Di Kemen PAN dan RB sendiri, menurut Ramli, tahun ini hanya ada tujuh pegawai yang pensiun. ’’Kami tidak mengisinya tahun ini. Kemungkinan dirapel tahun depan,’’ tandasnya.
Alasan lain tidak mengusulkan pagu CPNS 2011 adalah keterbatasan anggaran belanja pegawai. Selain itu, ada alasan bahwa instansi tersebut masih menghitung ulang efektivitas pegawai yang sudah ada. Kemudian, pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS juga merupakan salah satu alasan mereka. Terakhir, ketimpangan alokasi belanja pegawai dengan biaya pembangunan daerah.
Langkah beberapa daerah yang tidak meminta jatah kuota CPNS 2011 tersebut diapresiasi Kemen PAN dan RB. Ramli mengatakan, upaya tersebut bisa menjadi contoh daerah-daerah yang aparatur pegawai negerinya cukup banyak. ’’Bahkan, saya mendapat laporan ada PNS yang dinonjobkan,’’ tegasnya.
Dengan tidak menerima CPNS baru, Ramli berharap aparatur di sebuah instansi bisa bekerja secara optimal. Pejabat yang sementara ini merangkap sebagai Plt Sekretaris Menteri PAN dan RB itu menambahkan, instansi saat ini harus benar-benar mengoptimalkan tenaga yang sudah dimiliki. ’’Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang kita jalankan,’’ tandasnya.
Sementara itu, proses penggodokan usul pagu CPNS pusat dan daerah telah sampai di meja Kementerian Ekonomi. Ramli mengatakan, hingga sekarang usul masih belum komplet. Terdapat 50-an kabupaten dan kota yang belum menyerahkan usul pagu CPNS 2011. Kabupaten dan kota ini juga belum memberikan keterangan jika memang tidak butuh CPNS baru. ’’Proses jalan terus, sambil menunggu yang lain komplet. Tapi jika telat, otomatis hangus,’’ ujarnya. (jpnn)
