Fraksi PKS menolak pembangunan gedung baru DPR dan akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Salah satu isi surat itu adalah meminta pimpinan DPR berkonsultasi dengan Presiden SBY terkait rencana pemindahan ibukota."Buat apa pembangunan gedung DPR, kalau ternyata ibukota jadi dipindahkan. Buat apa lagi?" ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kemal.
Mustafa mengatakan itu dalam keterangan pers usai pertemuan dengan LSM terkait penolakan pembangunan Gedung baru DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2010).
Mustafa menilai, SBY sudah serius bicara tentang wacana pemindahan ibukota sesuai dengan tata ruang ibukota. Karena itu, pembangunan gedung baru DPR tidak diperlukan.
Poin berikutnya yang tercantum dalam surat kepada pimpinan DPR itu yakni PKS mempertanyakan sayembara yang dilakukan oleh DPR periode lalu sebagai bentuk rekomendasi pembangunan gedung baru itu. Sayembara belum dilakukan namun berita pembangunan gedung sudah meluas.
"Sebagai simbol negara sebaiknya partisipasi rakyat dilibatkan," kata dia.
PKS juga menyarankan, mendahulukan penambahan staf ahli meski gedung belum memadai. Anggota DPR bisa menggunakan Gedung Nusantara IV dan V karena penambahan staf ahli itu sangat penting untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.
PKS juga meminta kejelasan pimpinan DPR tentang simpang siurnya informasi yang diterima tentang pembangunan gedung baru DPR ini. "Karena terkesan ada perbedaaan pendapat dari pimpinan dalam menyampaikan tentang wacana pembangunan gedung baru," tutup Mustafa.detik
