Jakarta - Usai Sidang Paripurna digelar, Tim 9 meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani nonaktif. Imbauan ini bertujuan agar proses penegakan hukum terhadap keduanya berjalan lancar. "Kami meminta sebuah sikap gentlemen, sebuah penyikapan yang tegas, sebuah penyikapan yang gentlemen dan negarawan kepada para pihak khususnya, saudara Boediono dan saudari Sri Mulyani Indrawati untuk mempertimbangkan apa yang dihasilkan paripurna hari ini," ujar anggota Tim 9 Akbar Faizal dalam keterangannya persnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/3).
Akbar juga menuturkan imbauan menonaktifkan kedua petinggi negeri yang dianggap bertanggungjawab atas kasus bailout Bank Century ini, adalah agar tidak menganggu proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga penegak
hukum.
Permintaan nonaktif kepada kedua pejabat negara tersebut, menurut Akbar, merupakan kelanjutan dari rekomendasi dari Pansus.,"Karena pada kesimpulan merekomendasikan penyelidikan mereka oleh penegak hukum," ungkapnya.
Ketika ditanya bagaimana jika lembaga penegak hukum tidak menemukan cukup bukti-bukti terhadap kedua nama yang disebutkan bertanggungjawab atas bailout century tersebut, Akbar pun menjawabnya dengan optimis.
"Saya katakan kita lihat, cuma barangkali tidak ada peluang untuk itu," tandasnya. [inilah]
