Sekaitan dengan itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan mengusulkan 1.500 formasi ke pemerintah pusat. Pengajuan secara tertulis itu sudah dilakukan April 2011 lalu. “Berdasarkan kebutuhan, Pemko Medan mengusulkan 1.500 formasi,” ujar Amir Hamzah, Kabid Pengadaan BKD Pemko Medan, Senin (4/7) siang.
Dari pengajuan itu, formasi CPNS didominasi tenaga pendidikan dan kesehatan, kemudian tenaga teknis. ”Tenaga medis yang paling banyak diusulkan, untuk angkanya kita belum pasti,” ucapnya lagi.
Bila permintaan itu disetujui Kemenpan-RB, Pemko Medan akan langsung melaksanakan tahapan penerimaan CPNS 2011 yang jadwalnya sudah disusun. “Pemko Medan sudah melakukan persiapan awal, seperti penyusunan rencana formasi dan persiapan sarana dan prasarana,” ungkapnya lagi.
Amir mengimbau masyarakat Kota Medan untuk melakukan pendaftaran CPNS 2011 di tempat-tempat yang nantinya akan ditunjuk. “Soal tahapannya, sabar saja. Kita tunggu keputusan dari Menpan. Biasanya untuk waktu dan tempat pelaksanaan karena dikordinir dari Provinsi. Akan dilaksanakan secara serentak di Sumatra Utara,” cetusnya lagi.
Usulan kebutuhan CPNS formasi 2011 untuk Kota Medan ini tergolong fantastis, membengkak tiga kali lipat disbanding tahun sebelumnya dimana Pemko medan hanya mengusulkan 500 kursi CPNS. Usulan ini juga menjadi bagian kebutuhan CPNS se provinsi Sumut yang jumlahnya mencapai 29.198 orang dan menjadi provinsi ketuuh dengan usulan terbanyak se Indonesia. Selengkapnya lihat grafis.
Data dari Kemenpan-RB menyebutkan, dari usulan provinsi, kabupaten/kota itu, ada daerah yang pengajuannya paling banyak dan terkecil. Yang paling banyak adalah Kabupaten Tangerang mencapai 12.797 orang. Dan usulannya terkecil Provinsi Jambi yang hanya dua orang saja.
Total usulan kebutuhan pegawai di 2011 mencapai 665.518 orang. Angka yang sangat fantastis, mengingat jumlah PNS di Indonesia hanya sekitar 4 juta lebih. Itupun formasi yang kosong (karena PNS-nya pensiun, meninggal, dipecat, berhenti) setiap tahunnya hanya 150 ribu kursi. “Itu baru usulan. Angka pastinya pusat yang menentukan. Yang jelas, kuota CPNS tahun ini baik pelamar umum dan honorer kita upayakan maksimal 250 ribu orang saja,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, Senin (16/5).
Terkait tingginya pengusulan CPNS ini, sejumlah pihak mengusulkan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS hingga batas waktu yang ditentukn kemudian. Diantara pihak yang setuju tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI. Hanya saja, khusus guru dan tenaga kesehatan, rekrutmennya masih diperlukan. Namun, F-PKB mendesak agar moratorium ini diikuti langkah lain, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.
“Moratorium rekrutmen CPNS itu hanya salah satu kebijakan yang semestinya diambil pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Itupun harus dengan pengecualian, tidak termasuk rekrutmen guru dan tenaga kesehatan yang memang masih dibutuhkan”, kata Sekretaris FPKB DPR RI Moh Hanif Dhakiri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.
Reformasi birokrasi, menurut Hanif, bertujuan untuk menata-ulang birokrasi pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, katanya, diperlukan birokrasi yang gesit dan tangkas dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Hanif menjelaskan, jika pemerintah serius hendak melakukan reformasi birokrasi, setidaknya ada empat langkah yang bisa diambil pemerintah. Pertama, pemberlakuan pensiun dini. Ini diperlukan untuk mendorong berlangsungnya regenerasi dalam jajaran birokrasi.
“Regenerasi birokrasi jangan sampai terhambat karena banyak perpanjangan masa tugas terlalu sering diberikan kepada birokrat senior. Kasih kesempatan buat yang muda dan berprestasi”, imbuhnya.
Kedua, moratorium rekrutmen CPNS dan tenaga honorer, kecuali untuk guru dan tenaga kesehatan. Ini penting untuk menjaga agar birokrasi tak terlampau gendut dan tak efektif. Rekrutmen guru dan tenaga kesehatan perlu dikecualikan karena banyak daerah seperti daerah-daerah tertinggal masih sangat membutuhkan.
Rekrutmen tenaga honorer, kata Hanif, juga perlu dimoratorium. Ini karena ada kecenderungan tenaga honorer dipakai sebagai instrumen kerja para birokrat dan pada gilirannya nanti akan juga menuntut untuk menjadi PNS karena memang tak jarang mereka lebih bagus kinerjanya dari birokratnya sendiri.
“Banyak laporan yang menyatakan bahwa yang bekerja itu ya tenaga honorer. Birokratnya tinggal nangani administrasinya saja. Ini kan seperti melaporkan pekerjaan orang lain”, tambah Ketua DPP PKB ini.
Terkait dengan tenaga honorer guru, Hanif mewanti-wanti agar pemerintah segera menyelesaikan CPNS sudah masuk pemberkasan. Baru setelah itu, tambahnya, perlu ditegaskan tak perlu lagi merekrut tenaga honorer. “Birokrat kan digaji untuk bekerja, bukan memerintahkan orang lain untuk bekerja,” sindirnya.
Ketiga, penerapan mekanisme reward and punishment. Hal ini, menurut Hanif, sangat penting untuk menguatkan orientasi kinerja para birokrat. Selama ini tidak cukup jelas perbedaan antara birokrat yang kinerjanya baik dengan yang tidak. “Tak heran jika PNS lalu menjadi pekerjaan sekali seumur hidup, tak peduli bagaimanapun kinerjanya. Ini yang membuat hampir semua orang ingin menjadi PNS,” terangnya.
Menurut Hanif, penerapan mekanisme reward and punishment, selain akan mendorong peningkatan kinerja birokrat, juga akan membuat iklim kompetisi kinerja di lingkungan birokrasi pemerintah makin hidup. Pada gilirannya juga akan mendorong perampingan birokrasi karena hanya yang kinerjanya baik saja yang akan bertahan.
“Kalau perlu kita bisa terapkan sistem reward and punishment seperti di lingkungan perusahaan swasta. Tujuh hari nggak masuk, misalnya, ya bisa langsung dipecat,” jelasnya.
Setelah ketiga kebijakan itu diambil, maka diperlukan satu kebijakan penting lagi, yaitu peningkatan kesejahteraan secara drastis. “Jika birokrat yang ada sudah ramping dan berorientasi kinerja semua, tinggal naikkan saja gaji mereka. Saya setuju kalau misalnya dinaikkan sampai tiga kali lipat,” imbuhnya.
Dengan demikian, kata Hanif, kinerja birokrat memperoleh sistem insentif yang baik. Hanif tidak setuju kalau perbaikan kesehatan birokrat dilakukan sebelum tiga kebijakan di atas dilakukan. Menurutnya, itu hanya akan menambah beban negara dan tidak sebanding dengan kinerja mereka yang masih jauh di atas standar.
Empat langkah di atas diyakini Hanif dapat memajukan proses reformasi birokrasi yang selama ini terkesan mandeg. Untuk itu juga diperlukan political will dari pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang mengenai pokok-pokok kepegawaian negara.
“Salah satu muaranya ya undang-undang mengenai pokok-pokok kepegawaian negara. Itu harus direvisi agar reformasi birokrasi bisa berlangsung komprehensif,” katanya. (adl/sam)-hariansumutpos
