DENPASAR, KOMPAS.com — Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, sekaligus sentralisasi ke wilayah Sempidi membuat anggaran listrik membengkak hingga 500 persen. Hal ini terungkap saat rapat konsultasi antara eksekutif dan legislatif di DPRD Badung, Kamis (19/8/2010).Sebelumnya anggaran listrik dalam APBD 2010 hanya Rp 1 miliar. Dalam APBD perubahan 2010, anggaran membengkak menjadi Rp 5 miliar.
Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Wira Dharmajaya, mengatakan, kenaikan yang signifikan itu terjadi karena semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah efektif menempati gedung baru di Sempidi.
“Kenaikan ini terjadi karena semua unit SKPD sudah efektif berkantor di pusat pemerintahan (puspem). Selain itu, pembayaran rekening listrik ini juga tersentralisasi di sekretariat daerah,” kata Wira di sela-sela rapat konsultasi.
Pembengkakan anggaran ini pun menjadi tanda tanya bagi anggota DPRD Badung. “Kalau tidak kita katakan fantastis, angka itu sangat bombastis. Kami perlu tahu alasannya, kenapa sampai sangat tinggi. Kalaupun memang Rp 5 miliar, tidak masalah. Asal rasional dan sesuai dengan logika,” ujar Wayan Retha, anggota DPRD Badung dari Fraksi Nurani Marhaen.
Bahkan, Ketua Komisi C DPRD Badung Nyoman Satria meminta koreksi terhadap anggaran tersebut karena dinilai tidak masuk akal. “Logikanya, kalau hanya menghidupkan lampu, tentu tidak akan besar anggarannya, apalagi sudah tidak optimal (puspem lama),” tandas Satria.kompas
